Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menghentikan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khususnya untuk rumah tapak.
Sudah bukan rahasia lagi beberapa oknum PNS di DKI menjadi 'pemain' Rusun bersubsidi. Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun mengancam akan memiskinkan para PNS nakal itu.
Maraknya golongan mampu membeli atau menjual rusun untuk kelas menengah ke bawah disebut-sebut karena sewa apartemen di Jakarta sangat tinggi harganya. Ahok pun pernah didatangi oleh orang yang dirugikan akibat jual beli rusun itu.
Data APERSI mengungkapkan 6 dari 10 orang yang ingin beli rusun itu tidak bisa lolos BI Cheking. Penyebabnya utamanya karena tagihan kartu kredit dan cicilan kendaraan bermotor.