detikFinance
DPR Setuju Modal Awal LPS Rp 6 T
DPR secara prinsip menyetujui modal awal Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebesar Rp 6 triliun.
Kamis, 19 Mei 2005 15:14 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Per April 2005, Piutang Macet Bank Mandiri Capai Rp 10 T
Besar aset, besar piutang. Itulah Bank Mandiri. Per April 2005, piutang macet Bank Mandiri yang diserahkan ke DJPLN mencapai Rp 10,446 triliun.
Kamis, 19 Mei 2005 14:51 WIB
detikFinance
Modal Awal LPS Baiknya Rp 6 T
Modal awal Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebaiknya sebesar Rp 6 triliun, dan diambil dari rekening 502 yang saldonya mencapai Rp 9,7 triliun.
Kamis, 19 Mei 2005 12:09 WIB
detikFinance
Anggaran RI Surplus Rp 20 T
Selama kuartal I 2005, anggaran pemerintah mencatat surplus hingga Rp 20,621 triliun. Pajak masih jadi andalan pencetak surplus.
Kamis, 19 Mei 2005 11:45 WIB
detikNews
DPR Pastikan Tiga Provinsi Tak Siap Laksanakan Pilkada
Meski tinggal sebulan lagi, tiga provinsi dipastikan belum siap melaksanakan Pilkada. Hambatannya apalagi kalau bukan soal dana yang masih terbatas.
Rabu, 18 Mei 2005 11:38 WIB
detikNews
Tak Loyal pada Gus Dur, Delapan Anggota FKB Terancam Di-recall
Konflik di PKB terus berkembang. Kubu Muhaimin mengancam me-recall delapan anggota dewan yang tidak loyal kepada DPP PKB
hasil muktamar di Semarang.
Selasa, 17 Mei 2005 13:00 WIB
detikNews
DPR akan Sahkan RUU Guru dan Dosen
Rapat paripurna DPR dijadwalkan akan mengambil keputusan RUU Guru dan Dosen. Fraksi DPR akan menyampaikan tanggapannya.
Selasa, 17 Mei 2005 10:52 WIB
detikNews
Perubahan Status Aceh Dibahas Presiden-DPR
Presiden SBY dan pimpinan DPR, Senin (16/5/2005) pukul 20.00 WIB, menggelar rapat konsultasi. Kali ini, rapat membahas kondisi terkini Nanggroe Aceh Darussalam.
Senin, 16 Mei 2005 20:27 WIB
detikFinance
Petani Garam Minta Penyesuaian Harga
Petani garam meminta pemerintah melakukan penyesuaian harga karena keuntungannya sangat kecil yakni Rp 50.000 per ton.
Senin, 16 Mei 2005 18:49 WIB
detikFinance
Komisi VI DPR RI Minta Tata Niaga Gula Dihapuskan
Komisi VI DPR RI meminta tata niaga gula dan harga penyangga gula dihilangkan karena tidak relevan lagi dengan kondisi pergulaan nasional sehingga rakyat harus menanggung harga gula yang tinggi.
Senin, 16 Mei 2005 18:00 WIB