detikNews

Pengadilan Singapura Juga Bisa Tolak Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura dinilai tak akan membawa perubahan apapun dalam pengejaran koruptor. Sebab, pengadilan Singapura bisa saja menolak ekstradisi seseorang.

Sabtu, 28 Apr 2007 08:17 WIB

detikNews

ICW: Ratifikasi Ekstradisi Paling Cepat 2 Tahun

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura ditanggapi dingin. Sebab, ekstradisi itu membutuhkan ratifikasi. Dalam sejarahnya, ratifikasi paling cepat 2 tahun usai perjanjian dilakukan.

Sabtu, 28 Apr 2007 06:57 WIB

detikNews

Anggota Panitia Seleksi KPK Harus Bebas dari Kasus Korupsi

Masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir Desember 2007. Seleksi pimpinan KPK harus dikawal sejak pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang dirancang Menneg PAN Taufik Effendi.

Kamis, 26 Apr 2007 16:13 WIB

detikNews

Amien, Mega, SBY, & JK Juga Kecipratan Dana DKP

Tidak hanya parpol, tim sukses capres 2004 ikut menikmati dana nonbujeter DKP. Jumlahnya berkisar Rp 225 juta hingga Rp 300 juta.

Rabu, 25 Apr 2007 15:11 WIB

detikNews

'Tameng' Baru Yusril Ihza

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mempunyai 'tameng' baru menghadapi pertanyaan wartawan mengenai isu miring yang menyeret namanya. "Ini hanya soal politik!".

Selasa, 24 Apr 2007 16:01 WIB

detikNews

Inilah 17 Buronan Tersangka Korupsi yang Diduga Bersarang di Singapura

Jika Kejagung menyebut ada 12 buronan kasus korupsi yang kabur ke Singapura, ICW menyebut ada 17 buronan. Total ada 40 orang yang buron dan kabur ke luar negeri.

Selasa, 24 Apr 2007 16:01 WIB

detikNews

ICW: Ekstradisi RI-Singapura Harus Sebut Kasus Korupsi

ICW berharap perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa memulangkan para koruptor ke tanah air. Karena itu, isi perjanjian harus mencantumkan pidana korupsi.

Selasa, 24 Apr 2007 15:58 WIB

detikNews

ICW Desak MA Segera Pilih Wakil Ketua yang Baru

ICW mendesak Bagir Manan segera melepaskan jabatan wakil ketua bidang nonyudisial. Posisi itu harus segera diisi hakim agung lain.

Kamis, 19 Apr 2007 06:28 WIB

detikNews

UN Hanya Hamburkan Uang Negara

Kebijakan pemerintah melakukan sentralisasi lewat kebijakan Ujian Nasional (UN) terus mendapatkan kecaman. UN hanya dianggap memboroskan anggaran negara dan rawan kecurangan.

Selasa, 17 Apr 2007 15:16 WIB

detikNews

Duit Tommy Keluar dari Rekening Depkum Bisa Ditarik Lagi

Duit Tommy Soeharto sebanyak US$ 10 juta (setara Rp 90,8 miliar) telah berpindah dari rekening Depkum. Namun, negara dapat mengambilnya kembali.

Kamis, 12 Apr 2007 17:24 WIB