detikNews

DPR akan Uji 14 Calon Anggota Komisi Yudisial, 6-9 Juni

Proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial memasuki babak akhir. Komisi III DPR akan menguji 14 calon anggota Komisi Yudisial dari Senin sampai Kamis pekan depan.

Rabu, 01 Jun 2005 18:01 WIB

detikNews

Ketua MK Sambut Baik Pembentukan Komisi Yudisial

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyambut gembira pembentukan Komisi Yudisial. Komisi ini sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja MK.

Kamis, 28 Apr 2005 11:56 WIB

detikNews

Panitia Segera Putuskan 14 Nama Calon Komisi Yudisial Nasional

Panitia Seleksi telah mewawancarai 38 calon anggota Komisi Yudisial Nasional (KYN). Panitia akan segera menetapkan 14 calon KYN untuk diajukan ke DPR.

Rabu, 13 Apr 2005 18:37 WIB

detikNews

12 Calon Anggota Komisi Yudisial Jalani Tahap Wawancara

Proses seleksi calon Anggota Komisi Yudisial dilanjutkan dengan wawancara terhadap 12 orang terakhir dari 38 calon yang lolos tahap ketiga.

Rabu, 13 Apr 2005 12:02 WIB

detikNews

13 Calon Anggota Komisi Yudisial Nasional Jalani Seleksi

Panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial Nasional hari ini, melakukan seleksi terhadap 13 dari 38 orang calon anggota KYN.

Senin, 11 Apr 2005 18:40 WIB

detikNews

SBY Tunggu Masukan Komisi Kepolisian Ajukan Calon Kapolri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menunggu masukan dari Komisi Kepolisian dalam mengajukan daftar calon kapolri.

Kamis, 10 Feb 2005 14:10 WIB

detikNews

Lowongan Jadi Anggota Komisi Yudisial Dibuka

Anda prihatin pada dunia hukum kita? Cobalah perbaiki dengan menjadi anggota Komisi Yudisial. Lowongan untuk berbakti di komisi tersebut dibuka hari ini.

Rabu, 02 Feb 2005 11:10 WIB

detikNews

Pembentukan Pansel Komisi Yudisial Tak Perlu Ditinjau Ulang

Pembentukan panitia seleksi Komisi Yudisial oleh Depkumham tak perlu ditinjau ulang. Karena tidak bertentangan dengan UU No 35 Tahun 1999.

Kamis, 25 Nov 2004 18:06 WIB

detikNews

SBY Didesak Segera Cabut Inpres Release & Discharge

Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden SBY mencabut Inpres release and discharge yang membuat konglomerat bermasalah bebas jeratan hukum.

Kamis, 21 Okt 2004 15:45 WIB