Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan status, kewenangan, dan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol usai menuai polemik.