detikNews

Ketika Pendidikan Bukan Prioritas

Privatisasi sektor pendidikan mengemuka. Yang dinilai mendorong privatisasi adalah karena sektor pendidikan belum menjadi prioritas.

Kamis, 04 Okt 2007 01:07 WIB

detikNews

Seleksi Calon Pimpinan KPK, Jaksa & Polisi Harus Diperhatikan

Koalisi beberapa LSM menilai ada beberapa nama yang tidak layak untuk menjadi anggota KPK.

Selasa, 02 Okt 2007 23:27 WIB

detikNews

Pembubaran KY Ditentang Keras

Anggota nonaktif KY Irawady Joenoes dan KY sebagai institusi dua hal yang berbeda. Karenanya, usulan agar KY dibubarkan dinilai tidak tepat.

Sabtu, 29 Sep 2007 14:15 WIB

detikFinance

Bapepam: Penjatahan IPO Berpotensi Korupsi

Bappepam LK tidak menyangkal jika dalam setiap proses IPO perusahaan baik itu BUMN atau swasta, selalu berpotensi terjadinya korupsi.

Rabu, 26 Sep 2007 19:12 WIB

detikFinance

BUMN Jangan Rahasiakan Data

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuka dirinya sehingga informasi-informasi yang ada di dalamnya bisa diketahui oleh masyarakat.

Rabu, 26 Sep 2007 18:51 WIB

detikNews

BRR NAD-Nias Bantah Korupsi, Trust Fund Atas Izin Depkeu

BRR NAD-Nias mempersilakan siapa saja menilai trust fund. Rekening itu dibuka atas izin Departemen Keuangan (Depkeu).

Selasa, 25 Sep 2007 19:30 WIB

detikNews

ICW Sinyalir BRR NAD-Nias Selewengkan Dana Aceh

ICW mensinyalir penyelewengan dana yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias

Selasa, 25 Sep 2007 16:35 WIB

detikNews

Sistem Muspida Kendala Utama Penanganan Korupsi Kepala Daerah

Angka 3 gubernur, 5 walikota dan 41 bupati tersangkut korupsi itu hanyalah puncak gunung es korupsi kepala daerah. ICW yakin, banyak kasus tak terungkap. Penyebabnya sistem Muspida.

Jumat, 21 Sep 2007 11:43 WIB

detikNews

Syaukani Paling Fenomenal

Dari 41 bupati yang tersandung kasus korupsi, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, paling fenomenal.

Jumat, 21 Sep 2007 11:18 WIB

detikNews

Efek Raja Kecil & Politik Uang

Kronisnya korupsi para kepala daerah, khususnya bupati, merupakan efek dari otonomi pemerintahan daerah dan politik uang.

Jumat, 21 Sep 2007 09:59 WIB