Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.
Peran media sosial dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tak bisa dipungkiri. Sejumlah kebijakan politik tak jarang lahir akibat desakan dari jejaring media sosial. Hal ini juga dibuktikan bahwa jumlah perbincangan bertema politik oleh aktivis media sosial semakin meningkat, khususnya menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu.
Peran media sosial dalam perpolitikan di Indonesia semakin berpengaruh dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dalam perbincangan politik dari para user media sosial yang semakin meningkat, terlebih pada pilpres.