Pemprov DKI Jakarta berwacana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) kepada pengguna sepeda motor. Sejumlah pemotor menolak.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan ERP di 25 ruas jalan Ibu Kota tidak akan efektif mengurai kemacetan.