detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikNews

Survei LSI: 76,3% Publik Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU KPK

LSI bertanya ke publik terkait perlukah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Minggu, 06 Okt 2019 15:17 WIB

detikNews

Revisi UU KPK Ada Typo, PSHK: Harus Dibahas Ulang

Direktus Jaringan dan AdvokasiPSHK, Fajar Nursyamsi beranggapan proses penyusunan revisi UU KPK harus dimulai dari awal kembali.

Minggu, 06 Okt 2019 14:41 WIB

detikNews

Ada Salah Ketik di UU KPK Baru, PSHK: Harus Dibahas Ulang DPR-Pemerintah

"Harusnya terjadi pembahasan ulang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilalui," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi.

Minggu, 06 Okt 2019 14:40 WIB

detikNews

PSHK: Penerbitan Perppu UU KPK Tak Berdampak Pemakzulan Presiden

"Penerbitan perppu itu sama sekali tidak berdampak pada pemakzulan. Pemakzulan presiden itu dilihat dari tindak pidana yang dilakukan presiden," kata PSHK.

Minggu, 06 Okt 2019 13:45 WIB

detikNews

ICW soal Salah Ketik di UU KPK Baru: Buktikan Prosesnya Serampangan

ICW menilai kesalahan pengetikan dalam UU KPK baru mengonfirmasi proses pembahasan dilakukan serampangan.

Minggu, 06 Okt 2019 10:17 WIB

detikNews

PD Nilai Gelar Muslim Berpengaruh di Dunia Bisa Jadi Cambuk bagi Jokowi

Demokrat menilai masuknya Jokowi ke 'top 50' dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia harus bisa menjadi cambuk untuk menuntaskan persoalan bangsa.

Minggu, 06 Okt 2019 09:56 WIB

detikNews

Jokowi Masuk '50 Muslim Berpengaruh Dunia', PKS: Tak Hapus PR dalam Negeri

Jokowi kembali masuk dalam deretan 'Top 50' daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. PKS mengingatkan hal itu tak menghapus PR di dalam negeri.

Minggu, 06 Okt 2019 09:20 WIB

detikNews

YLBHI Menilai Yasonna Laoly Pemain Utama Revisi UU KPK

YLBHI menyebut pemain utama revisi UU KPK adalah politisi PDIP Yasonna Laoly. Eks menkumHAM itu dianggap punya peran memperlancar perencanaan Revisi UU KPK.

Sabtu, 05 Okt 2019 19:13 WIB