detikNews

Ini Pandangan Wamenkumham Terkait Praktik Korupsi di Semua Kalangan

Wamenkumham, Denny Indrayana, menyatakan dalam upaya pemberantas korupsi saat ini tidak bisa lagi menggunakan rumus tunggal. Setiap lembaga penegak hukum dan aturan-aturan terkait korupsi bisa dipadukan.

Jumat, 17 Mei 2013 06:28 WIB

detikNews

Dahlan Iskan dan Denny Indrayana Dukung Mahfud MD Nyapres

Niat dari Mahfud MD bertarung dalam Pilpres 2014 mendapat dukungan banyak pihak. Dua di antara para pendukung itu adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Wamenkumham Denny Indrayana.

Senin, 13 Mei 2013 15:10 WIB

detikNews

Wamen Denny: Tim Pencari Fakta Independen Belum Diperlukan di Kasus LP Cebongan

Beberapa pihak menyebut menganggap perlu untuk dibentuk tim pencari fakta indepent guna mengungkap tuntas kasus LP Cebongan. Wamenkumham Denny Indrayana beranggapan tim ini belum diperlukan saat ini.

Kamis, 11 Apr 2013 02:01 WIB

detikNews

Tengah Malam, Wamen Denny 'Sidak' Lapas Tuminting Manado

Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengadakan kunjungan tengah malam ke ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuminting Klas II A Manado.

Kamis, 11 Apr 2013 01:13 WIB

detikNews

Wamen Denny: Tragedi Hugo's Cafe Juga Harus Diungkap Tuntas

Wamenkumham meminta tragedi Hugos cafe diusut tuntas. Semua pelaku harus dihukum sesuai aturan perundangan.

Rabu, 10 Apr 2013 20:17 WIB

detikNews

Keluarga 4 Tahanan LP Cebongan Temui Wamenkumham

Keluarga korban LP Sleman menemui Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Pihak keluarga mendesak ingin Wamenkumham agar mengusut tuntas penyerangan di LP Sleman.

Rabu, 10 Apr 2013 14:39 WIB

detikNews

Wamenkumham Meminta Maaf atas Bentrokan di Rudenim Medan

"Ini tentu suatu tragedi yang kami sesalkan, kami meminta maaf. Ini tetap adalah tanggung jawab kami, di rumah kami," kata Wamen Kumham Denny Indrayana.

Jumat, 05 Apr 2013 11:06 WIB

detikNews

Penghina Presiden Diancam 5 Tahun Bui dalam RUU KUHP Tidak Tepat

MK membatalkan pasal penghinaan kepada presiden di KUHP 2006 silam. Namun pemerintah dalam RUU KUHP yang disodorkan ke DPR kembali menghidupkan kembali pasal tersebut.

Rabu, 03 Apr 2013 17:24 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden akan Dihidupkan Lagi Langkah Mundur

Rancangan KUHP kembali memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan ancaman 5 tahun penjara. Padahal, MK telah menghapus delik ini pada 2006 lalu.

Rabu, 03 Apr 2013 10:59 WIB

detikNews

Pasal Hina Presiden dalam RUU KUHP Masih Bisa Diperdebatkan

MK telah menghapus pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Tetapi dalam Rancangan KUHP, pemerintah mengajukan pasal tersebut ke DPR untuk dihidupkan lagi.

Selasa, 02 Apr 2013 17:57 WIB