detikFinance

Australia Kucurkan Rp 14 Triliun Bangun RS di Indonesia

Australia bakal membangun rumah sakit di Indonesia senilai US$ 1 miliar.

Senin, 16 Nov 2020 14:18 WIB

detikNews

PA 212 Tuntut Jokowi Mundur Gegara UU Ciptaker, KSP: Realistis Dong

PA 212 Dkk menuntut Presiden Jokowi mundur karena dianggap tidak kompeten menjalankan tugasnya. Pihak KSP mempertanyakan dasar tuntutan PA 212 itu.

Jumat, 09 Okt 2020 18:29 WIB

detikNews

Gubsu Edy Cerita Kejar Draf UU Ciptaker ke Luhut: Abang Pokoknya Kirim

Edy menggelar pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas UU Cipta Kerja. Edy mengaku harus mencari sendiri draf UU Ciptaker ini.

Kamis, 15 Okt 2020 13:12 WIB

detikNews

Moeldoko Jelaskan Urgensi Pembentukan UU Cipta Kerja

"Ada kondisi yang paradoks di sini. Salah satu urgensi pembentukan UU Cipta Kerja adalah alasan bonus demografi," kata Moeldoko.

Rabu, 21 Okt 2020 20:34 WIB

detikFinance

Jokowi Ungkap Pengangguran Jadi PR yang Belum Selesai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah.

Kamis, 03 Des 2020 11:38 WIB

detikFinance

Alasan Buruh Masih Ngotot Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Para buruh masih ngotot menolak adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Jumat, 24 Apr 2020 07:06 WIB

detikNews

Bakar Ban, Mahasiswa Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Dompu

Massa mahasiswa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara (NTB), kembali menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Senin, 12 Okt 2020 13:04 WIB

detikNews

Buruh Akan Demo UU Ciptaker di Depan DPR, Pengalihan Arus Lalin Situasional

Pengalihan arus lalu lintas (lalin) kendaraan melihat situasi dan kondisi di lapangan saat demo UU Ciptaker.

Senin, 09 Nov 2020 10:35 WIB

detikNews

Soal Omnibus Law Selesai 100 Hari, Baleg DPR: Pemerintah Jangan Berwacana

Willy menyebut 'bola' omnibus law berada di tangan pemerintah. Cepat lambatnya pembahasan, sebut dia, tergantung seberapa solid draf omnibus law-nya.

Kamis, 16 Jan 2020 17:10 WIB

detikNews

Tanggapan Kemenko Perekonomian soal 'PP Bisa Ubah UU' Lewat Omnibus Law

Kemenko Perekonomian menilai pernyataan Ray Rangkuti yang menyebut omnibus law berpeluang membuat presiden otoriter kurang tepat.

Senin, 17 Feb 2020 13:36 WIB