"Kita bisa lakukan revisi karena ini sudah tahun 2019 juga UU-nya, udah 5 tahun lah, bisa kita tata ulang karena banyak yang komplain juga," kata Bambang Pacul.
Bamsoet dukung PPHN sebagai panduan pembangunan nasional. Ia ajukan empat opsi implementasi tanpa amandemen UUD, menekankan pentingnya kesadaran politik.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung Polri di bawah Presiden. Mereka mendorong pengawasan publik dan internal Polri untuk transparansi dan akuntabilitas.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung gagasan Menhan Prabowo Subianto tentang kesiapan RI mengirim pasukan perdamaian ke Gaza jika mendapat mandat PBB.