detikNews

Jenderal Idham: Senior Dampingi Komjen Sigit, Wajib Antar Sampai Dilantik

"Kita semua mempunyai kewajiban untuk mengantar Bapak Komjen Sigit sampai nanti pelantikan beliau oleh Bapak Presiden," kata Jenderal Idham Azis.

Rabu, 20 Jan 2021 11:11 WIB

detikNews

1,2 Ton Sabu Dimusnahkan, Kabareskrim: Ini Bentuk Transparansi Polri

Selain 1,2 ton sabu, Polri juga memusnahkan 35.000 butir pil ekstasi dan 410 Kg ganja.

Kamis, 02 Jul 2020 14:05 WIB

detikFinance

Tahun Depan THR dan Gaji 13 PNS Ada Lagi

Pemerintah sempat menunda pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk para abdi negara.

Sabtu, 15 Agu 2020 08:30 WIB

detikNews

6 Bulan Sebelum Masa Pensiun Idham, IPW Embuskan 8 Nama di Bursa Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis masih memiliki masa aktif di kepolisian hingga Januari 2021. Meski begitu, IPW sudah mengembuskan peta bursa calon Kapolri.

Kamis, 11 Jun 2020 10:22 WIB

detikNews

Umi-umi di Medan Deklarasi Tolak RUU HIP, Bangga Jadi Musuh PKI

Menurutnya, RUU HIP tudak sesuai dengan ideologi pancasila.

Selasa, 30 Jun 2020 12:02 WIB

detikNews

Mahfud Md: Saya Pastikan Nama Calon Kapolri yang Beredar Masih Spekulasi

Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud Md, buka suara soal isu nama-nama pengganti calon Kapolri Jenderal Idham Azis.

Kamis, 07 Jan 2021 07:31 WIB

detikNews

Komisi III Akan Panggil Jaksa Agung Minta Penjelasan Kasus Impor Tekstil

Komisi III DPR akan memanggil Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk meminta penjelasan terkait penanganan kasus impor tekstil.

Rabu, 03 Jun 2020 20:20 WIB

detikFinance

Mereka yang THR-nya Terancam Tak Cair

Merebaknya wabah virus Corona menghantam dunia usaha. Ujungnya, para pekerja terancam tak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.

Selasa, 07 Apr 2020 18:00 WIB

detikNews

Kesekjenan DPR Ungkap Upaya Peretasan Situs Sejak UU Cipta Kerja Disahkan

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan ada upaya peretasan (hack) terhadap website www.dpr.go.id. Saat ini situs sudah bisa diakses lagi.

Kamis, 08 Okt 2020 11:56 WIB

detikNews

Komisi II soal Paguyuban di Garut Ubah Lambang Pancasila: Bisa Dipidana!

"Bisa dipidanakan," kata Wakil Ketua Komisi II, Yaqut Cholil Qomas.

Kamis, 10 Sep 2020 08:05 WIB