detikNews

Muladi Dukung Banding SKP3 Soeharto

Kejagung boleh berbesar hati. Gubernur Lemhanas Muladi mendukung banding terhadap putusan PN Jaksel soal SKP3 kasus Soeharto

Sabtu, 17 Jun 2006 22:21 WIB

detikNews

Hakim Ketua Wajib Panggil Bagir

Persidangan kasus suap MA dengan terdakwa Harini Wijoso kembali digelar. Akankah majelis hakim yang baru mengabulkan permintaan jaksa untuk menghadirkan Ketua MA Bagir Manan?

Jumat, 16 Jun 2006 09:08 WIB

detikNews

Kejaksaan Agung Resmi Ajukan Banding atas SKP3

Kejaksaan Agung akhirnya resmi mengajukan banding atas dimenangkannya gugatan pra-peradilan kasus mantan Presiden Soeharto.

Rabu, 14 Jun 2006 21:27 WIB

detikNews

Eks Hakim Ad Hoc Harini Ancam Tempuh Jalur Hukum

Tidak terima diganti, mantan hakim ad hoc Tipikor sidang kasus suap MA dengan terpidana Harini Wijoso, Ahmad Linoch, akan menempuh jalur hukum.

Rabu, 14 Jun 2006 13:59 WIB

detikNews

Ganti Hakim Ad Hoc, MA Lindungi Mafia Peradilan

Keputusan Ketua PN Jakpus mempertahankan 2 hakim karir dalam sidang kasus suap MA dinilai sebagai suatu konspirasi jahat untuk melindungi mafia peradilan.

Selasa, 13 Jun 2006 20:15 WIB

detikNews

Ketua KY: Pergantian Hakim Harini Diskriminatif

Pergantian Majelis Hakim kasus suap MA dengan terdakwa Harini Wijoso oleh Ketua PN Jakpus dinilai telah mendiskriminasi hakim ad hoc tipikor.

Senin, 12 Jun 2006 20:32 WIB

detikNews

3 Hakim Ad Hoc Tahu Akan Diganti

Tiga hakim ad hoc kasus suap MA Harini Wijoso sudah menduga bakal diganti. Telah ada gelagat sebelum PN Jakpus mengeluarkan keputusan.

Senin, 12 Jun 2006 18:25 WIB

detikNews

SKP3 Tidak Sah, Hakim PN Jaksel Bantah Cari Popularitas

Cari popularitas! Anggapan itu ditepis mentah-mentah hakim PN Jaksel yang mengabulkan praperadilan Soeharto. Andi Samsan Nganro yakin dirinya sudah populer. Aiihhh!!!

Senin, 12 Jun 2006 14:31 WIB

detikNews

PN Jaksel: SKP3 Soeharto Tak Sah, Tuntutan Dilanjutkan

PN Jakarta Selatan memutuskan SKP3 Soeharto tidak sah. Kejagung diminta membuka dan melanjutkan lagi tuntutannya terhadap penguasa Orba itu.

Senin, 12 Jun 2006 11:33 WIB

detikNews

SKP3 Soeharto Batal Demi Hukum

Penerbitan SKP3 mantan Presiden Soeharto dinilai salah prosedur karena memuat dasar hukum yang salah. SKP3 harus dibatalkan demi hukum.

Jumat, 09 Jun 2006 13:28 WIB