Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar mempersilakan Deplu ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun keikutsertaan itu harus tetap sesuai koridor UU.
Belum juga bekerja, tim investigasi kasus katering haji yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dikritik. Pembentukan ini dinilai terburu-buru dan tidak lengkap karena tidak melibatkan unsur DPR.
Selain AdamAir, negeri ini juga disibukkan kasus katering haji yang membuat jamaah haji kita kelaparan. Dugaan sabotase mewarnai pengungkapan kasus ini. Sabotase diduga karena persaingan usaha.
Tim pengawas haji 1427 Hijriah DPR kecewa berat atas terjadinya kasus katering Arafah-Mina (Armina). Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kasus ini dan semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab.