Narasi dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kembali menguat usai UU TNI disahkan. Sejarah dwifungsi ABRI sendiri pernah terjadi di Kaltim.
Untuk mewujudkan BPN sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menyinggung efisiensi APBN untuk KPU-Bawaslu terkait munculnya usulan mengkaji lembaga tersebut menjadi adhoc.