detikNews

Jokowi Kumpulkan Para Pakar Hukum di Istana, Ada Apa?

Presiden Jokowi mengumpulkan para pakar hukum tata negara sebelum rapat paripurna kabinet untuk membahas program kerja 2016. Ada apa?

Senin, 04 Jan 2016 10:16 WIB

detikNews

1 Januari 2016, Partai Golkar Tanpa Kepengurusan?

Kemenkum HAM mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung, namun juga tak mensahkan kubu Aburizal Bakrie. Lalu apakah berarti Golkar ilegal?

Jumat, 01 Jan 2016 09:29 WIB

detikNews

Golkar Antara Ada dan Tiada

Perpecahan yang berkepanjangan seolah mengantar partai beringin ke arah senja kalanya.

Kamis, 31 Des 2015 15:37 WIB

detikNews

Golkar Terancam Hilang dari Bumi Pertiwi

Setelah Menkum HAM mencabut SK kepengurusan Munas Ancol, Golkar terancam hilang dari bumi pertiwi.

Kamis, 31 Des 2015 11:05 WIB

detikNews

SK Agung Dicabut, Golkar Terancam Berakhir 1 Januari 2016

Per 1 Januari 2016 tak ada Golkar yang diakui pemerintah.

Kamis, 31 Des 2015 10:14 WIB

detikNews

Ada Kabar Kabinet Akan Direshuffle, Menteri Rini pun 'Digoyang' Lagi

Menteri BUMN Rini Soemarno 'diserang' lagi. Saat bersamaan muncul kabar Presiden Jokowi bakal merombak susunan kabinetnya pada Januari 2016 mendatang. 

Jumat, 25 Des 2015 18:32 WIB

detikNews

Pansus Pelindo II: Laporan Pendahuluan Sudah Penuhi Prosedur

Pansus Pelindo II di DPR menepis anggapan laporan yang disampaikan di paripurna dan diteruskan ke pemerintah tidak memenuhi prosedur. Seperti apa penjelasannya?

Kamis, 24 Des 2015 05:52 WIB

detikNews

Soal Rekomendasi Pansus Pelindo, Fahri Hamzah: Jangan Remehkan Kerja DPR

Fahri Hamzah mengatakan bahwa rekomendasi Pansus Pelindo DPR tak bisa dianggap remeh. Ada konsekuensi bila Jokowi tak melaksanakannya.

Rabu, 23 Des 2015 19:22 WIB

detikNews

Rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Jokowi Ternyata Laporan Sementara

Laporan yang dibacakan di sidang paripurna DPR pada Kamis, 17 Desember 2015 pekan lalu merupakan hasil pemeriksaan tahap pertama Pansus Pelindo. 

Rabu, 23 Des 2015 18:53 WIB

detikNews

Rekomendasi Pansus Pelindo II Agar Menteri Rini Dicopot Dianggap Tak Etis

Pansus Pelindo II DPR merekomendasikan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Dianggap tak etis karena mengintervensi Presiden.

Rabu, 23 Des 2015 17:54 WIB