Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai untuk membahas gejolak masyarakat. Ia umumkan pencabutan tunjangan anggota DPR mulai 1 September 2025.
Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.
Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan digantikan oleh lembaga baru. BPK juga akan bisa audit BUMN.