Abolisi dan amnesti lebih banyak mengandung pertimbangan politis daripada pertimbangan yuridis dengan label kepentingan negara. Maka, perlu penjelasan publik.
"MAKI melihat terdapat anomali persepsi masyarakat atas hasil survei Litbang Kompas soal citra baik tiga penegak hukum," ujar Koordinator MAKI Boyamin.