detikNews KPUD Batam Belum Terima Gaji 5 Bulan Meski Pilkada sudah di ambang pintu, ternyata KPUD Batam belum digaji selama 5 bulan. Alasannya, APBD Kepri belum cair. Sabtu, 30 Apr 2005 03:17 WIB
detikNews Belasan Guru Desak DPRD DKI Tetapkan Honor Minimum Belasan guru yang tergabung dalam Fesdikari mendesak DPRD DKI menetapkan honor minimum mengajar guru-guru swasta di DKI Jakarta. Jumat, 29 Apr 2005 11:45 WIB
detikNews Cetro Desak Pemerintah Segera Keluarkan Perppu tentang Pilkada Cetro mendesak pemerintah segera mengeluarkan Perppu tentang Pilkada. Perpu ini diperlukan untuk pengaturan teknis yang dibutuhkan KPUD. Selasa, 26 Apr 2005 07:32 WIB
detikNews KPU Sumbar Protes Surat Edaran Menpan Surat edaran (SE) Menpan Taufik Effendi dengan nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tertanggal 31 Maret 2005 yang melarang PNS menjadi anggota PPK diprotes. Sabtu, 23 Apr 2005 15:35 WIB
detikNews Kandidat Walikota Dumai Minta Dukungan Guru PNS Kandidat Walikota Dumai, Wan Syamsir Yus meminta dukungan Guru PNS untuk memilihnya kembali sebagai Walikota Dumai. Rabu, 20 Apr 2005 01:12 WIB
detikNews KPUD Dumai Belum Terima Gaji 3 Bulan KPUD Dumai belum menerima gaji selama 3 bulan karena dana APBD sebesar Rp 8 miliar belum cair. Sabtu, 09 Apr 2005 15:50 WIB
detikNews Honor Tak Dibayar, Puluhan Guru Datangi DPRD Aceh Puluhan guru bantu dan guru honor se-Banda Aceh mendatangi gedung DPRD NAD meminta anggota dewan mendesak pemerintah untuk membayar honor mengajar. Sabtu, 09 Apr 2005 12:58 WIB
detikHot Mat Solar Kembali 'Narik Bajaj'? Mat Solar yang sudah 2 bulan absen dari 'Bajaj Bajuri' tampaknya akan segera mengakhiri mogoknya itu. Sinyal-sinyal perundingan mengarahkan kembalinya Mat Solar narik Bajaj lagi. Rabu, 06 Apr 2005 12:39 WIB
detikNews 150 Siswa SMAN 13 Makassar Demo Tuntut Kepsek Dicopot Sekitar 150 siswa SMAN 13 Makassar demo di depan Kantor Walikota Makassar menuntut kepala sekolah, M. Yusuf, dicopot sebab sering melakukan pungli. Kamis, 31 Mar 2005 13:30 WIB
detikNews DPR Ajukan Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina Sebanyak 23 anggota DPR dari 10 fraksi mengajukan hak angket terhadap penjualan tanker milik Pertamina. Rabu, 23 Mar 2005 18:36 WIB