detikNews

Legislatif Paling Patuh, Eksekutif Malas

UU mewajibkan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Pejabat di lembaga legislatif dinilai paling patuh. Sedangkan pejabat di eksekutif dinilai paling malas melaporkan hartanya.

Kamis, 04 Des 2008 15:47 WIB

detikNews

Mengintip Kekayaan Pejabat? Bisa di KPK

Berapa sih total jumlah kekayaan pejabat kita? Kok bisa mereka sekaya itu? Ingin tahu, datang saja ke KPK. Di sini, kita bisa mengintip ataupun mengecek daftar kekayaan pejabat negara. 

Kamis, 04 Des 2008 13:37 WIB

detikNews

Antasari Sidak Bawahan

Ketua KPK Antasari Azhar melakukan inspeksi mendadak terhadap ruangan pegawainya. Ternyata, ada sebuah ruangan yang masih kosong dan terkunci saat dilakukan inspeksi, padahal waktu jam masuk kerja sudah lewat.

Rabu, 26 Nov 2008 12:51 WIB

detikNews

Pejabat Kejaksaan Paling Malas Lapor Harta Kekayaan

Kejaksaan adalah lembaga yang paling sedikit melaporkan harta kekayaan para pejabatnya. Jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung (MA), jumlah pejabat Kejaksaan yang melaporkan hartanya lebih rendah.

Rabu, 22 Okt 2008 06:07 WIB

detikNews

DPR Ragukan Laporan Harta Kekayaan

Laporan harta kekayaan calon hakim agung Djafni Djamal, hanya senilai Rp 138 juta. Nominal yang tergolong kecil untuk seorang hakim karier tersebut spontan jadi bahan pertanyaan anggota Komisi III DPR-RI.

Senin, 13 Okt 2008 17:50 WIB

detikNews

500 Penyidik Pajak Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Imbauan KPK agar para penyelenggara negara melaporkan kekayaannya direspon oleh para petugas Direktorat Jendral Pajak. Selama hampir seminggu ini, ada sekitar 500 orang penyidik yang melapor.

Jumat, 26 Sep 2008 20:23 WIB

detikNews

Harta Pejabat Cuma Dipajang di Kantor, Bagaimana Rakyat di Daerah?

KPK meminta agar daftar harta kekayaan pejabat dipajang di instansi masing-masing selama 30 hari. Tapi hal ini justru menuai kritik. Bagaimana dengan rakyat di daerah bila ingin tahu?

Rabu, 24 Sep 2008 16:59 WIB

detikNews

KY Selidiki Calon Hakim Agung Hingga ke KPK

KY menyeleksi calon hakim agung agar kandidat yang ada benar-benar kredibel. Bahkan KY juga menggali data dari KPK yang berkaitan dengan calon hakim agung tersebut.

Selasa, 23 Sep 2008 16:20 WIB

detikNews

Anggota DPR: Kami Minta KPK Jalankan Perintah UU

KPK didesak DPR agar tidak mengumumkan harta kekayaan pejabat negara. Alasan wakil rakyat, itu sesuai UU.

Selasa, 09 Sep 2008 21:37 WIB

detikNews

ICW: Anggota DPR Ketakutan

KPK menutup akses publik terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) setelah anggota DPR mempertanyakan kewenangan komisi ini mengumumkannya. ICW menilai anggota DPR ketakutan hartanya dipublikasikan.

Selasa, 09 Sep 2008 16:13 WIB