detikNews
Blok Ambalat Wilayah RI
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yakin blok Ambalat adalah wilayah RI. Pertimbangannya menggunakan ZEE negara daratan dan kepulauan.
Kamis, 10 Mar 2005 23:59 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
YLKI Tolerir Kenaikan Tarif Angkot 10% Saja
Pengelola angkutan umum ramai-ramai minta tarif angkot dinaikkan menyusul kenaikan harga BBM. YLKI menolerir kenaikannya 10%.
Senin, 07 Mar 2005 16:22 WIB
detikNews
Gelombang Aksi BBM Datangi Bundaran Gladag Solo
Aksi menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di berbagai tempat. Di Solo, aksi pada Jumat (4/3/2005) ini berpusat di Bundaran Gladag.
Jumat, 04 Mar 2005 16:39 WIB
detikNews
Daftar Tarif Disobek, Angkot M37 dan M41 Lanjutkan Mogok
Aksi mogok angkot jurusan Citeureup-Kp Rambutan kembali berlanjut. Kali ini dipicu aksi penyobekan daftar tarif baru oleh petugas DLLAJ.
Jumat, 04 Mar 2005 13:25 WIB
detikNews
Bahas Batas RI-Malaysia, SBY Panggil Menteri
Presiden SBY mendadak memanggil sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri. Mereka membahas tentang daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan.
Kamis, 03 Mar 2005 18:54 WIB
detikNews
Sutiyoso Desak SBY Sahkan RTRW Jabodetabekpunjur
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendesak pemerintah segera mengesahkan RTRW Jabodetabekpunjur sebagai megapolitan dalam waktu dekat.
Senin, 21 Feb 2005 16:54 WIB
detikNews
Kiat Lebih Kompak di Lapangan
Konsep pertahanan dan keamanan Indonesia masih belum terintegrasi dengan baik. Dari situ muncul ide, TNI-Polri akan digabungkan di bawah Menko Pohukam.
Senin, 21 Feb 2005 11:54 WIB
detikFinance
Menkeu Rekomendasikan 369 Perda Pajak & Retribusi Dibatalkan
Menkeu Jusuf Anwar telah merekomendasikan pembatalan 369 perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggap bermasalah.
Jumat, 18 Feb 2005 17:13 WIB
detikNews
199 Kabupaten Masih Tertinggal
Sebanyak 199 kabupaten yang tersebar di 32 Provinsi masuk kategori tertinggal. 62 persen daerah tertinggal berada di kawasan timur Indonesia.
Rabu, 16 Feb 2005 15:42 WIB
detikFinance
Belum Ada Titik Temu, DPR Tak Berniat Bahas UU OJK
DPR belum akan membahas UU Otoritas Jasa Keuangan karena belum ada kesepakatan dengan pemerintah. DPR lebih memprioritaskan pembahasan UU pasar modal.
Selasa, 15 Feb 2005 14:35 WIB