detikNews

Depdagri Diminta Tangani Sistem Pengenal Tunggal/SIN

Besok-besok dompet Anda tidak tebal lagi karena dipenuhi aneka kartu identitas. Cukup selembar, yaitu SIN alias Sistem Pengenal Tunggal. Kapan?

Rabu, 15 Jun 2005 18:37 WIB

detikFinance

ENI Minta Penundaan Eksplorasi Migas Blok Ambalat

Persengketan Ambalat tak kunjung usai. ENI Ambalat Ltd selaku operator pengelola migas akhirnya minta penangguhan kegiatan fisik di Blok Ambalat.

Rabu, 15 Jun 2005 15:53 WIB

detikNews

Pemerintah Bentuk Pokja Penanganan Illegall Logging

Praktek illegall logging sudah merajalela. Untuk mengatasinya, akan dibentuk kelompok kerja di tingkat pusat yang melibatkan sejumlah departemen terkait.

Selasa, 14 Jun 2005 17:50 WIB

detikNews

Gus Dur: Yang Penting Buktinya

Rencana pembentukan Desk Antiteror di daerah-daerah ditanggapi enteng oleh Gus Dur. Menurut Gus Dur, yang penting adalah buktinya.

Senin, 13 Jun 2005 00:25 WIB

detikNews

Kejagung dan PPATK Kerjasama Buru Aset Koruptor

Tensi deg-degan para koruptor yang kini masih buron bakal kian melonjak. Penyebabnya, aparat saat ini kian gencar memburu penggarong duit rakyat itu.

Jumat, 03 Jun 2005 16:57 WIB

detikNews

Bom Tentena, DPR Minta Pemerintah Keluarkan Keppres

Aksi bom di Tentena mengundang reaksi keras Pansus Poso DPR. Mereka mengutuknya, dan meminta segera dikeluarkan Keppres penuntasan kasus Poso.

Senin, 30 Mei 2005 18:23 WIB

detikNews

19 KPUD Siap Jamin Nazaruddin dan Mulyana Jadi Tahanan Kota

Sebanyak 19 KPU Daerah pasang badan. Mereka siap menjadi jaminan agar Nazaruddin Sjamsuddin dan Mulyana W Kusumah menjadi tahanan kota.

Selasa, 24 Mei 2005 03:16 WIB

detikNews

Bebaskan 3 Sandera WNI, DPR akan Minta Bantuan Misuari

Tim DPR akan melobi pimpinan kelompok MNLF Nur Misuari untuk membebaskan tiga nelayan Indonesia yang disandera di Filipina.

Jumat, 20 Mei 2005 12:52 WIB

detikNews

NU-Muhammadiyah Teken Kesepakatan Berantas Korupsi

Dua ormas Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan NU, sepakat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi.

Rabu, 18 Mei 2005 17:26 WIB

detikNews

Komisi Ahli PBB Mulai Sidik Pelanggaran HAM Timtim di RI

Indonesia akhirnya mengizinkan kedatangan Komisi Ahli PBB. Hari ini, Komisi Ahli mulai menyelidiki pelanggaran HAM pasca jajak pendapat Timor Timur.

Rabu, 18 Mei 2005 17:18 WIB