detikNews

BHP Mengesahkan Penyimpangan Terhadap UUD 1945

UU  BHP tidak memberi perlindungan terhadap pendidikan. UU ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan pendidikan kepada seluruh warga negara.

Kamis, 03 Sep 2009 16:53 WIB

detikNews

Mendiknas: BHP Tidak Bisa untuk Semua Perguruan Tinggi

Penerapan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak bisa diterapkan di semua perguruan tinggi. Hanya perguruan tinggi yang sudah memenuhi syarat nasional dan terakreditasi A yang bisa diberikan otonomi.

Kamis, 03 Sep 2009 15:25 WIB

detikNews

Menjabat Kembali, Nyoman Janji Tak Ada Lagi Tragedi di IPDN

Kedua kalinya menjabat sebagai Rektor IPDN, I Nyoman Sumaryadi mengaku senang. Tragedi tewasnya beberapa Praja IPDN pada saat dirinya menjabat pertama kalinya, dipastikan tidak akan terulang lagi.

Jumat, 21 Agu 2009 16:32 WIB

detikNews

Mendagri: Nyoman Dipilih Atas Dasar Kepercayaan

Mendagri Mardiyanto menilai pemilihan kembali I Nyoman Sumaryadi didasarkan atas dasar kepercayaan. Namun, kepercayaan tersebut tidak bisa diungkapkan.

Jumat, 21 Agu 2009 12:42 WIB

detikNews

Nyoman Kembali Menjabat Rektor IPDN

Mantan Terpidana I Nyoman Sumaryadi, kembali memegang jabatan sebagai Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mengantikan Ngadisah yang menjabat sebagai rektor Oktober 2008 lalu.

Jumat, 21 Agu 2009 09:35 WIB

detikNews

Taufik Basari: Pendidikan Sama dengan Air, Udara dan Jalan Raya

Pemberlakuan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. BHP dianggap hanya mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi yang berorientasi kepada pasar.

Kamis, 30 Apr 2009 12:35 WIB

detikNews

UU BHP Dinilai Melepas Tanggung Jawab Pemerintah

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai seluruh pasal dalam UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan secara keseluruhan.

Kamis, 16 Apr 2009 13:00 WIB

detikNews

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU BHP

MK menggelar sidang pertama terkait pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat yang dianggap melanggar konstitusi.

Rabu, 11 Mar 2009 15:34 WIB

detikNews

Pemerintah RI Didesak Tambah Sekolah di Malaysia

Keberadaan sekolah Indonesia di Malaysia belum mampu memenuhi keinginan anak-anak TKI di sana untuk menuntut ilmu. Pemerintah RI didesak melobi pemerintah Malaysia untuk penambahan jumlah sekolah Indonesia di negeri jiran tersebut.

Sabtu, 28 Feb 2009 23:18 WIB

detikNews

UU Badan Hukum Pendidikan Perlu Revisi

Kehadiran UU BHP bentuk kapitalisme dunia pendidikan yang berdampak pada liberalisasi pendidikan, dan menggambarkan penghindaran tanggung jawab pemerintah pada dunia pendidikan.

Senin, 09 Feb 2009 10:57 WIB