Pejabat publik sering nir-empati karena dominasi elit dan minimnya representasi kelas bawah. Blusukan substantif dibutuhkan agar kebijakan lebih responsif.
"Ini jangan sampai terulang kembali ke depannya harus jadi perhatian dan pengawasan yang kuat di Mahkamah Agung," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Sejumlah kasus kejahatan terjadi di Garut sepanjang 2025. Dua yang cukup menyita perhatian adalah kakek-ayah-paman cabuli bocah hingga Iril sang dokter cabul.
Tiga anggota DPR dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Ada termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, dan Adies Kadir juga dinonaktifkan oleh Partai Golkar.