detikNews

Ketua DPR: Jangan Menyatakan Sesuatu Tanpa Dasar Kuat

Anggota Panja RUU MA dituding Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima suap senilai US$ 1 juta. Ketua DPR Agung Laksono meminta ICW agar tidak menyatakan sesuatu tanpa dasar yang kuat.

Kamis, 18 Des 2008 10:11 WIB

detikNews

Info ICW dari Hamba Allah

ICW mengaku memperoleh informasi adanya suap pada anggota Panja RUU MA dari sebuah surat kaleng. Meski demikian informasi itu akan tetap didalami lebih lanjut dengan menggandeng KPK.

Rabu, 17 Des 2008 18:46 WIB

detikNews

Gayus: Tidak Ada Money Politics, Hanya Kepentingan Politik

ICW mempelajari adanya permainan uang terkait proses penyusunan RUU MA yang akan disahkan besok. namun pihak DPR berkeyakinan tidak ada politik uang, meski memungkinkan adanya kepentingan politik dalam RUU itu.

Rabu, 17 Des 2008 10:13 WIB

detikNews

ICW Endus Dugaan Permainan Uang di RUU MA

RUU MA segera disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis 18 Desember 2008. Tapi muncul dugaan adanya permainan uang dalam persetujuan RUU ini.

Rabu, 17 Des 2008 04:42 WIB

detikNews

KY: Siapapun Ketua MA Hendaknya Tahu Diri

ICW melapor ke KY. Laporan terkait dugaan perselingkuhan antara DPR dan MA, dalam pemilihan Ketua MA. Dan KY menilai hendaknya Ketua MA mesti tahu diri.

Selasa, 16 Des 2008 20:07 WIB

detikNews

MA Bantah Sudah Punya Pimpinan Baru

ICW menyebut, MA diam-diam memilih pimpinan baru. Dalam struktur kepengurusan baru, Harifin Tumpa menggantikan Bagir Manan sebagai Ketua MA. Namun kabar tersebut buru-buru dibantah MA.

Selasa, 16 Des 2008 17:00 WIB

detikNews

DPR Bantah Selingkuh dengan MA

Tudingan DPR berselingkuh dengan MA karena diam-diam pimpinan MA telah dipilih, dibantah. Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengaku belum tahu pimpinan MA yang baru telah terpilih.

Selasa, 16 Des 2008 16:14 WIB

detikNews

ICW: Pimpinan MA Telah Ditunjuk, Bukti Perselingkuhan DPR-MA

Calon penganti Bagir Manan Cs sebagai pimpinan Mahkamah Agung (MA) diam-diam telah ditunjuk. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), hal ini membuktikan adanya perselingkuhan antara DPR dengan MA.

Selasa, 16 Des 2008 15:19 WIB

detikNews

Segerakan RUU MA, Politik Transaksional di DPR Tinggi

Proses pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Agung (RUU MA) dinilai tergesa-gesa dan dipaksakan untuk dipercepat. Ketergesa-gesaan ini menunjukkan tingginya transaksi politik di DPR.

Minggu, 14 Des 2008 20:05 WIB

detikNews

Reformasi MA & Peradilan Lebih Penting dari Usia Pensiun Hakim MA

Perubahan usia pensiun hakim agung bukan hal yang urgen dilakukan saat ini. Revisi UU Mahkamah Agung (MA) seharusnya fokus pada reformasi kinerja di tubuh MA dalam memperlancar jalannya reformasi peradilan.

Minggu, 14 Des 2008 19:39 WIB