detikNews PDIP Isyaratkan Ingin 4 Menteri Ini Digeser Isu santer reshuffle kabinet bakal segera diumumkan. PDIP pun mulai 'menata' kabinet kerja. Rabu, 23 Mar 2016 10:02 WIB
detikNews Presiden Diminta Pertimbangkan Kinerja Menteri Sebagai Alasan Utama Reshuffle Presiden Joko Widodo diminta untuk benar-benar mempertimbangkan kinerja menterinya dalam melakukan reshuffle dan tak hanya soal faktor kegaduhan. Rabu, 23 Mar 2016 07:02 WIB
detikNews Hanura: Menteri yang Timbulkan Kegaduhan Layak Direshuffle! Ketua DPP Hanura Dadang Rusidana mendukung reshuffle terhadap menteri yang hanya menimbulkan kegaduhan tapi sedikit kerja. Senin, 21 Mar 2016 15:08 WIB
detikNews Isu Reshuffle Menguat, Siapa Menteri yang Akan Diganti? Isu reshuffle Kabinet Kerja menguat. Siapa menteri yang akan diganti, Pak Jokowi? Senin, 21 Mar 2016 14:34 WIB
detikNews Isu Reshuffle Menguat, NasDem: Memang Sudah Saatnya Partai NasDem menilai sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Senin, 21 Mar 2016 12:12 WIB
detikNews Johan Budi: Hanya Presiden yang Tahu Waktu Reshuflle Sinyal reshuffle kabinet jilid 2 semakin menguat, bahkan diisukan akan dilakukan pada akhir Maret ini. Senin, 21 Mar 2016 12:09 WIB
detikNews Birokrasi Masih Belum Dukung Program Kerja Kerja Kerja Presiden Kritik soal reformasi birokrasi datang dari pengamat politik UGM Arie Sudjito. Dia menilai kinerja birokrasi saat ini belum maksimal. Senin, 21 Mar 2016 08:04 WIB
detikNews Roy Suryo: DPR dan KPK Larang Proyek Hambalang Diteruskan di Era SBY Roy Suryo menjelaskan proyek Hambalang sempat ingin dilanjutkan oleh SBY saat kasusnya sedang diproses KPK. Namun, DPR dan KPK melarang proyek itu dilanjutkan. Sabtu, 19 Mar 2016 07:14 WIB
detikNews Surati Jokowi, IPPMI Minta Seleksi Pendamping Desa Transparan dan Akuntabel Surat dilengkapi dengan lampiran berisi temuan-temuan seleksi pendamping desa yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel. Jumat, 18 Mar 2016 15:02 WIB
detikNews IPPMI Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kisruh Rekrutmen Pendamping Desa Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyayangkan perekrutan pendamping desa yang tidak transparan dan akuntabel. Jumat, 18 Mar 2016 14:32 WIB