Pemerintah memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan menjadi Undang-undang (UU) tak menghapus cuti haid dan hamil.
RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Massa buruh dari KSPI mengaku masih merapatkan soal rencana aksi terkait pengesahan Omnibus Law tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Golkar DPR RI Ace Hasan Syadzily, RUU Ciptaker bisa menjadi angin segar bagi terwujudnya industri halal di Indonesia.
Adanya aturan soal infrastrutktur sharing dalam RUU Cipta Kerja dipercaya Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid akan membuat koneksi internet jadi lebih cepat.
Mahfud MD minta masyarakat tidak pesimis rencana DPR dan Pemerintah yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, setiap undang-undang ada pro dan kontra.