Pimpinan KPK menengarai ada konspirasi rahasia antara DPR dan pemerintah untuk merevisi UU KPK. Demokrat membantah kebenaran adanya pesekongkolan senyap itu.
"Kami juga berharap kesantunan sebagai pejabat negara dalam berkomunikasi publik harus diperhatikan. Jangan bilang pemerintah-DPR ini kurang adab," kata Arsul.
Presiden telah mengirim Surpres Revisi UU KPK ke DPR. Menurut analisis Transparency International Indonesia (TII), langkah Jokowi itu adalah pengkhianatan.