detikNews

Langkah Ahok Tolak 'Wajib Cuti' untuk Petahana Dinilai Sudah Tepat

Ahok mengajukan judicial review atas ketentuan wajib cuti bagi calon gubernur petahana. Langkah Ahok dinilai sudah tepat.

Kamis, 04 Agu 2016 07:45 WIB

detikNews

Dua Jalan bagi Ahok

Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama. Di saat yang sama NasDem, Hanura dan mungkin Golkar juga mendukung.

Senin, 20 Jun 2016 10:03 WIB

detikNews

Ajukan Komjen Tito, Jokowi Buktikan Sebagai The Real President

Jokowi sudah bisa secara independen menentukan sosok Kapolri yang dia inginkan tanpa intervensi partai pengusung.

Kamis, 16 Jun 2016 11:02 WIB

detikNews

Jalan Lurus Menuju Sumber Waras: Audit BPK Dinilai Tak Valid

Diskusi 'Jalan Lurus Menuju Sumber Waras' digelar. Sejumlah ahli hukum dan aktivis antikorupsi membahas hasil audit BPK.

Kamis, 02 Jun 2016 16:56 WIB

detikNews

Hakim MS Lumme: KPK Lahir karena Polisi dan Jaksa Belum Efektif

MS Lumme merupakan hakim yang mengadili Sutan Bhatoegana, Udar Pristono, Akil Mochtar, Djoko Susilo, Anas Urbaningrum hingga Angelina Sondakh.

Kamis, 28 Apr 2016 12:10 WIB

detikFinance

Jasa Marga Bagikan Dividen Rp 293 Miliar

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membagikan dividen pada pemegang saham sebesar Rp 293,27 miliar, atau 20% dari laba bersih yang sebesar Rp 1,46 triliun.

Rabu, 30 Mar 2016 13:58 WIB

detikNews

Demi Good Governance, DPD Harus Cari Solusi Bersama Soal Masa Jabatan

Tatib DPD dianggap kurang pantas mengganti atau memotong masa jabatan begitu saja. Jangan aturan yang diberlakukan bertentangan dengan aturan yang ada.

Sabtu, 19 Mar 2016 08:59 WIB

detikNews

Temui Pimpinan, Para Pakar Hukum: Ini Bukan Saat yang Tepat Revisi UU KPK

Para pakar menyatakan penolakannya terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selasa, 09 Feb 2016 19:45 WIB

detikNews

Agus Rahardjo Cs Minta Dukungan Sejumlah Ahli Hukum soal Revisi UU KPK

Para pakar yang datang itu antara lain Saldi Isra, Denny Indrayana, Refly Harun dan Todung Mulya Lubis.

Selasa, 09 Feb 2016 16:51 WIB

detikNews

Perluasan Pencegahan Jadi Alasan Utama Pemerintah Ajukan Revisi UU Terorisme

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003. Aspek pencegahan menjadi alasan berat untuk merevisi UU ini.

Jumat, 22 Jan 2016 09:04 WIB