detikNews

Ini 12 Nama Calon Anggota Kompolnas yang Akan Diseleksi Jokowi

Pansel) anggota KomisiKompolnas telah menyerahkan 12 nama calon anggota Kompolnas periode 2016-2020 kepada Presiden Jokowi.

Senin, 02 Mei 2016 12:10 WIB

detikNews

RUU Terorisme Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM

Pegiat HAM menilai rancangan undang-undang tersebut terkesan dipaksakan.

Jumat, 29 Apr 2016 12:34 WIB

detikNews

MA Tegaskan PK Terpidana Mati Gembong Narkoba dkk Hanya Satu Kali

Segala bentuk peninjauan kembali kasus pidana--termasuk terpidana narkoba-- hanya bisa diajukan satu kali, tidak lebih.

Jumat, 01 Apr 2016 15:33 WIB

detikInet

17 Organisasi Tolak Pemblokiran Situs LGBT

Belasan organisasi masyarakat menolak upaya pemblokiran situs komunitas LGBT. Menurut mereka, pemblokiran tanpa adanya indikasi pelanggaran hukum adalah ilegal.

Senin, 07 Mar 2016 14:07 WIB

detikNews

Aksi Damai Iringi Sidang Kasus Pembunuhan Salim Kancil

Sidang kasus Salim Kancil digelar hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sebelum sidang dimulai, aktivis lingkungan melakukan aksi damai dan teatrikal.

Kamis, 18 Feb 2016 09:55 WIB

detikNews

KPK Dukung TNI untuk Lebih Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran

Transparency International untuk kawasan Asia Pasifik mengeluarkan indeks anti korupsi militer (IAKM).

Kamis, 21 Jan 2016 16:49 WIB

detikNews

Sidang MKD Harus Terbuka Demi Selamatkan Demokrasi

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto

Senin, 23 Nov 2015 08:27 WIB

detikNews

Sebut Hukuman Kebiri Tidak Langgar HAM, Ketua KPAI Dikritik

Pidana tidak dapat digunakan semata-mata sebagai alat balas dendam, semestinya merupakan sarana terakhir penyelesaian masalah. 

Kamis, 29 Okt 2015 15:39 WIB

detikNews

Paradigma Sempit Bela Negara

Bela negara tidak boleh didanai selain dari APBN. Rencana program bela negara yang diajukan Menhan selayaknya tidak ditindaklanjuti.

Kamis, 22 Okt 2015 14:18 WIB

detikNews

Ketua MK Arief Hidayat: Badan Peradilan Tak Boleh Diawasi

MK memutuskan seleksi hakim sepenuhnya menjadi kewenangan MA, tak lagi menyertakan KY. "Kalau ngawasi itu seolah subordinat," kata Ketua MK Arief Hidayat.

Rabu, 21 Okt 2015 12:13 WIB