detikNews DPR Surati Presiden, Ingin Konsultasi Soal Capim dan Revisi UU KPK DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK dan capim KPK. Kamis, 08 Okt 2015 11:43 WIB
detikNews DPR Targetkan UU KPK Hasil Revisi Bisa Dipakai Komisioner Baru DPR benar-benar tancap gas untuk merevisi UU KPK. Revisi UU ini ditargetkan bisa selesai bersamaan dengan pimpinan KPK baru. Rabu, 07 Okt 2015 20:24 WIB
detikNews RUU KPK Masih Hidup Meski Sudah Dicabut Jokowi, Kok Bisa? RUU tersebut sebenarnya pernah dicabut Presiden Jokowi, namun ternyata masih hidup di DPR. Rabu, 07 Okt 2015 20:15 WIB
detikNews 7 Pasal Pengantar Kiamat KPK Ada 7 pasal dalam draf RUU KPK yang dikecam oleh berbagai kalangan karena dianggap sebagai pengantar kiamat KPK. Rabu, 07 Okt 2015 11:59 WIB
detikNews Tak Bisa Terbitkan SP3 Bikin Kinerja KPK Maksimal Tapi Malah Diubah DPR Selama ini, kinerja KPK di bidang penindakan sangat hati-hati karena tak diperkenankan menghentikan penyidikan. Namun, hal itu malah ingin diubah DPR Rabu, 07 Okt 2015 09:07 WIB
detikNews Ambil Alih Revisi UU KPK dari Pemerintah, PDIP: Supaya Lebih Cepat Revisi UU KPK awalnya ditetapkan sebagai inisiatif pemerintah. Kini, DPR mengambil alih pembahasan itu agar revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Selasa, 06 Okt 2015 20:15 WIB
detikNews Soal Revisi UU KPK, DPP PAN: Kami Ikut Suara Rakyat Revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015 sebagai inisiatif DPR perlu kesepakatan dengan pemerintah. Bila pemerintah tak setuju, revisi tak bisa diajukan. Selasa, 06 Okt 2015 20:04 WIB
detikNews Usulan Umur KPK Hanya 12 Tahun, Indriyanto: Ad Hoc Tak Didasari Batas Waktu "Pemahaman 'ad hoc' tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, tapi kondisilah yang menentukan hal tersebut," kata Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adj. Selasa, 06 Okt 2015 19:43 WIB
detikNews Jika Kerugian Negara Kurang dari Rp 50 M, KPK Wajib Serahkan Kasus ke Polisi KPK direncanakan hanya bisa menangani kasus bila kerugian negara di atas Rp 50 miliar. Selasa, 06 Okt 2015 19:38 WIB
detikNews DPR Usulkan KPK Harus Izin Ketua PN untuk Penyadapan DPR mengusulkan agar kewenangan penyadapan KPK adalah atas seizin Ketua Pengadilan Negeri. Selasa, 06 Okt 2015 18:59 WIB