detiksearch

detikNews

Bantah 'Surat Bohong' Pemilu Serentak, MK Kembali Surati Effendi Gazali

MK menyatakan 'surat bohong' yang dikirimkan ke Effendi Gazali tidak ada yang kejanggalan. Untuk menjawab keraguan itu, MK mau mengirimkan surat kepada Effendi Gazali selaku pemohon.

Selasa, 28 Jan 2014 18:56 WIB

detikNews

MK Keluarkan Kronologi Resmi Keluarnya 'Putusan Pemilu Serentak 2019'

Mahkamah Konstitusi (MK) merasa putusan pemilu serentak 2019 dipolitisir. Untuk menjawab pertanyaan publik, MK mengeluarkan kronologi resmi.

Selasa, 28 Jan 2014 18:24 WIB

detikNews

Tercium Aroma Judicial Corruption, Ketua MK: Tidak Ada yang Salah!

Aroma judicial corruption tercium di balik putusan MK terkait pemilu serentak 2019. Namun Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan tak ada yang salah dalam putusan UU Pilpres tersebut.

Selasa, 28 Jan 2014 17:07 WIB

detikNews

LeIP: 'Surat Bohong' Menurunkan Kepercayaan Publik ke MK

Surat dari MK kepada Effendi Gazali pada 30 Mei 2013 menyatakan permohonan Effendi masih dalam proses. Padahal putusan pemilu serentak itu sudah diplenokan pada 26 Maret 2013.

Selasa, 28 Jan 2014 09:44 WIB

Proyek Baru, Rencana Lama

Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan daerah penyangga sepakat merealisasi rencana pembangunan dua waduk di Bogor dan sodetan Ciliwung. Dinilai tidak berpengaruh besar dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.

Selasa, 28 Jan 2014 08:19 WIB

detikNews

Tercium Ada Aroma Judicial Corruption, Hakim Konstitusi: Ya Terserah

Aroma judicial corruption muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak 2019. Putusan sudah diketok pada Maret 2013 tetapi baru dibacakan pada 23 Januari 2014.

Senin, 27 Jan 2014 18:04 WIB

detikNews

Kepunahan Sistem Oligarki

Pasca dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan Aliansi Masyarakat Sipil yang dikomandoi Effendi Gazali, oleh MK pada Kamis (23/1) lalu. Adanya putusan tersebut MK sendiri sudah meluruskan sikap politik Indonesia yang selama ini dikendalikan oligarki.

Senin, 27 Jan 2014 17:54 WIB

detikNews

Dewan Etik: Putusan Lama Dibacakan Bisa Jadikan MK Masuk Angin

Dewan Etik MK menduga institusi MK masuk angin karena menunda hingga 10 bulan membacakan putusan pemilu serentak. Dewan Etik MK mempertanyakan hukum acara dalam memutusan UU Pilpres itu.

Senin, 27 Jan 2014 17:48 WIB

detikNews

Tercium Aroma Judicial Corruption di MK, Dewan Etik: SK Kita Tidak Ada

Aroma judicial corruption di MK tercium saat memutus perkara pemilu serentak. Dewan Etik MK siap bekerja tapi hingga saat ini MK belum memberikan SK pengangkatan Dewan Etik.

Senin, 27 Jan 2014 17:32 WIB

detikNews

Tercium Ada Aroma Judicial Corruption, Dewan Etik MK Harus Bergerak

Putusan MK tentang pemilu serentak tercium aroma judicial corruption. Oleh sebab itu, Dewan Etik MK diharapkan segera bergerak untuk menelusuri putusan yang mengubah peta politik Indonesia itu.

Senin, 27 Jan 2014 16:38 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews