detikNews Terbukti Jadi Perantara Suap, Anak Buah Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Bui M Indung Andriani divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Rabu, 13 Nov 2019 17:03 WIB
detikFinance Jokowi Akan Punya Wewenang Batalkan Aturan Kementerian Hingga Daerah Presiden Jokowi bakal memiliki kewenangan membatalkan aturan yang sedang berjalan, baik di tingkat peraturan presiden, kementerian, hingga pemerintah daerah. Senin, 11 Nov 2019 22:00 WIB
detikFinance Pemerintah Mau Rombak Daftar Negatif Menjadi Positif Investasi Daftar tersebut akan dirilis pada bulan Januari tahun 2020. Senin, 11 Nov 2019 20:52 WIB
detikFinance Pemerintah Mau Pangkas 71 Aturan untuk Bikin UU Cipta Lapangan Kerja Airlangga mengatakan, ada 71 UU yang akan dibabat untuk membentuk satu omnibus law Cipta Lapangan kerja tersebut. Senin, 11 Nov 2019 18:58 WIB
detikFinance UU Cipta Lapangan Kerja Bakal Digabung dengan UU UMKM "Rencananya jadi satu. Jadi diintegrasikan semuanya," ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki Senin, 11 Nov 2019 13:45 WIB
detikFinance Airlangga Panggil Menkumham dan Menaker, Bahas Apa? Dua UU tersebut dinamakan Jokowi dengan nama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dua UU tersebut akan menggunakan skema omnibus law. Senin, 11 Nov 2019 10:20 WIB
detikNews Yasonna soal Omnibus Law: Tak Hapus UU, Hanya Perbaiki Pasal Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menjelaskan lebih lanjut soal omnibus law atau UU 'sapu jagat'. Senin, 04 Nov 2019 18:36 WIB
detikNews Menkum HAM Bahas Prolegnas Bersama Baleg DPR, Ada soal Omnibus Law Menkum HAM Yasonna Laoly membahas Prolegnas bersama DPR. Dalam rapat tersebut, omnibus law juga ikut dibahas. Senin, 04 Nov 2019 18:26 WIB
detikFinance Jokowi: Undang-undang Ketenagakerjaan Kita Terlalu Kaku "Tapi memang image yang terjadi di luar memang Undang-undang Ketenagakerjaan kita ini terlalu kaku," kata Jokowi. Jumat, 01 Nov 2019 22:00 WIB
detikNews Menyongsong Era Baru UMKM dengan "Omnibus Law" Kebijakan Presiden mengajak DPR untuk membuat Undang-Undang Pemberdayaan UMKM sebagai Omnibus Law adalah langkah tepat dan strategis. Jumat, 01 Nov 2019 15:22 WIB