"Jelas rencana PPN Sembako dan Jasa Sekolah merupakan rencana ngawur. Pemerintah semakin kalap mendengarkan rakyat kecil," kata Wakil F-PKS DPR RI, Sukamta.
Menurut Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, rencana pemberian pajak tersebut perlu ditinjau ulang karena bisa memperluas ketimpangan di masyarakat.
Rencana kenaikan PPN akan mempengaruhi konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Persentase masyarakat menengah ke bawah jauh lebih banyak dibandingkan orang kaya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).