Polres Jakarta Pusat mengerahkan 500 polisi untuk mengamankan demonstrasi ribuan perangkat desa di Istana Negara, Jakarta Pusat. Hingga kini belum ada pengalihan arus lalu lintas akibat aksi tersebut.
Ratusan massa PDIP dari Yogyakarta menggelar aksi demo. Mereka mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya bersiap mengamankan peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada Kamis, 9 Desember 2010 besok. Peringatan tersebut akan diramaikan oleh 500 pendemo.
Hari ini sejumlah titik di ibukota akan menjadi tujuan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lokasi favorit dengan kedatangan setidaknya tiga kali arus demo yang berbeda.
Wapres Boediono meminta RUU Akuntan Publik yang kini masih digodok pemerintah dan DPR, dirembug dengan cara yang baik. Ia meminta agar pihak-pihak yang tidak puas dengan rancangan itu, tidak menunjukkan protesnya dengan menggelar unjuk rasa.
Puluhan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia menggelar aksi demo di Gedung DPR. Mereka menuntut agar RUU Keperawatan dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy meminta KPK untuk mengawasi proses penyusunan UU di DPR. Sebab, selama ini banyak praktik koruptif di dalam penyusunan UU di DPR.
Masa kerja SBY-Budiono juga masih tersisa 4 tahun lagi. Masih banyak hal yang dapat diperbaiki. Kita tunggu saja hasilnya. Karena, Indonesia adalah negara demokrasi. Bukan negara demonstrasi. Apalagi demonstrasi anarkis.