detikFinance
PNS Harus Pancasila, Kalau Tidak Ya Keluar!
"ASN itu ideologinya Pancasila, kalau khilafah dan komunis ya keluar dari PNS."
Selasa, 08 Sep 2020 20:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Positif COVID-19, Wali Kota Malang Sutiaji Ngaku Tak Bergejala
Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan positif COVID-19. Hal itu berdasarkan, hasil uji laboratorium yang keluar kemarin malam. Sutiaji mengaku ia tak bergejala.
Selasa, 01 Des 2020 16:49 WIB
detikNews
Positif Corona, Dokter Spesialis Paru di Medan Wafat
Seorang dokter spesialis paru-paru-paru di Medan, Sumatera Utara, bernama Andhika Kesuma wafat akibat terpapar virus Corona.
Sabtu, 01 Agu 2020 18:03 WIB
detikNews
MUI Kecam Menag soal 'Radikalisme Masuk Lewat Good Looking-Hafiz'
MUI meminta Menag Fachrul Razi menarik ucapannya terkait radikalisme masuk lewat seseorang yang good looking.
Jumat, 04 Sep 2020 13:31 WIB
detikFinance
Ada 235 Kasus Indispliner PNS: Narkotika sampai Kumpul Kebo
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjabarkan selama setahun ini mendapatkan 235 kasus pelanggaran indisipliner yang dilakukan PNS.
Selasa, 29 Des 2020 18:21 WIB
detikNews
Kadis Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Positif Corona
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terpapar virus Corona. Dia sebelumnya menjalani tes swab.
Senin, 24 Agu 2020 16:17 WIB
detikNews
Kritis Bukan Radikalis Bikin Pemerintah Tak Proses Laporan soal Din
Din Syamsuddin, dilaporkan sebagai radikalis. Pemerintah menyatakan Din tidak radikal, maka pemerintah tak memproses laporan soal Din.
Minggu, 14 Feb 2021 07:51 WIB
detikNews
MenPAN-RB: 16 Calon Eselon I Gagal Gegara Pasangan Buka Medsos Tokoh Radikal
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan lebih dari 16 ASN gagal menjadi eselon I karena rekam jejak digital suami atau istri memantau tokoh radikal di medsos.
Rabu, 01 Des 2021 13:22 WIB
detikNews
Hindari Salah Tafsir, Pimpinan DPR Minta Aturan ASN soal HTI-FPI Diperjelas
Lembaga pemerintah diminta merinci pelarangan bagi ASN terkait simbol hingga atribut dari ormas yang terlarang agar tak ada kesalahpahaman.
Jumat, 29 Jan 2021 17:28 WIB
detikNews
Mahfud Md: Pemerintah Tak Proses Laporan Dugaan Radikalisme Din Syamsuddin
Din Syamsuddin dilaporkan soal dugaan sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut.
Sabtu, 13 Feb 2021 17:22 WIB