detikNews

Anak Bupati Pangkep Divonis Bebas dalam Kasus Pelanggaran Kampanye

Sofyan Syam, anak Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, divonis bebas dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu.

Sabtu, 16 Mar 2019 01:34 WIB

detikNews

Bawaslu Didesak Usut Potensi Kampanye di Apel Kebangsaan Rp 18 M

Pemprov Jateng akan menggelar apel kebangsaan 'Kita Merah Putih'. Bawaslu diminta menginvestigasi terkait adanya dugaan kampanye terselubung.

Jumat, 15 Mar 2019 18:51 WIB

detikNews

KPU Harap MK Cepat Putuskan Gugatan UU Pemilu Soal DPTb

Aturan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diigugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU berharap MK segera mengambil keputusan terkait gugatan tersebut.

Jumat, 15 Mar 2019 17:25 WIB

detikNews

MK Beri Masukan ke Tim Denny Indrayana

MK memberi masukan dengan permohonan yang diajukan oleh Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity). Bagaimana peristiwa sidangnya?

Jumat, 15 Mar 2019 17:14 WIB

detikNews

Larangan Survei di Masa Tenang Dinilai Langgar Freedom of Speech

UU Pemilu melarang publikasi survei di masa tenang. Selain itu, hitung cepat juga dilarang sebelum 2 jam setelah TPS di Indonesia barat ditutup.

Jumat, 15 Mar 2019 16:06 WIB

detikNews

Hitung Cepat Pasca 2 Jam Penutupan TPS, UU Pemilu Digugat

Aropi menggugat aturan tentang penayangan hasil survei dan hitung cepat pemilu. Mereka mendaftarkan permohonannya uji meteri sejumlah pasal ke MK.

Jumat, 15 Mar 2019 11:59 WIB

detikNews

Dugaan Pelanggaran Kampanye, Anak Bupati Pangkep Hadapi Vonis Sore Ini

Persidangan dengan agenda putusan ini dilaksanakan di ruang utama PN Pangkep.

Jumat, 15 Mar 2019 11:35 WIB

detikNews

Pemilu Paling Rumit di Dunia

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Pileg digabung dengan Pilpres.

Jumat, 15 Mar 2019 11:30 WIB

detikNews

Kuasa Hukum Mandala Shoji dan Lucky Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Tim kuasa hukum Mandala Shoji dan Lucky Andriani mengajukan uji materi pasal 285 Undang-undang Pemilu. Mereka menilai pasal tersebut tidak tegas.

Jumat, 15 Mar 2019 10:46 WIB

detikNews

MK Juga Tegaskan Fasilitas Presiden Melekat Selama Kampanye

MK mengizinkan presiden inkumben tidak perlu cuti kampanye. Selain itu, MK membolehkan presiden incumbent menggunakan fasilitas negara. Apa saja?

Jumat, 15 Mar 2019 08:59 WIB