Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah jika Presiden SBY dinilai tidak peduli terhadap persoalan hukum yang membelit bangsa ini. Meski tidak mau mengintervensi, bukan berarti SBY tidak peduli dengan masalah hukum.
Ketua KPK Busyro Muqqodas mempertanyakan apakah ada yang salah dalam pendidikan hukum. Sebab pelaku korupsi atau koruptor hampir semua lulusan sarjana, bahkan sarjana hukum.
Keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membuat publik antusias melaporkan berbagai dugaan kasus mafia hukum. Hingga akhir tahun ini, sedikitnya 3.480 laporan telah masuk ke satgas.
Ada banyak versi mafia hukum menurut Ketua MK Mahfud MD. Mahfud berpendapat, Gayus Tambunan itu mafia yang sistematis. Selain itu, ada mafia eceran dan mafia yang melakukan tekanan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengatakan tidak bisa mengintervensi penegakan hukum di Indonesia. Bagi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, pandangan itu salah.
Ketua MK Mahfud MD blak-blakan bercerita seputar mafia hukum. Mahfud mengaku pernah diancam seseorang yang meminta agar MK menyatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat itu sah sampai akhir jabatannya.
Beberapa anggota Dewan mewacanakan pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun bagi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Satgas justru bisa menjadi penguat institusi penegak hukum lainnya.
Seluruh pimpinan penegak hukum berkumpul di Istana Bogor. Mereka akan membicarakan evaluasi kinerja Satgas dan proyeksi strategi pemberantasan mafia hukum di Indonesia.
Pertemuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Kapolri menyepakati adanya komitmen lebih dari para penegak hukum untuk memberantas mafia hukum. Kapolri pun berkomitmen agar kasus-kasus mafia hukum tidak kembali terulang.