Tri Rismaharini diminta lebih baik mundur bila walikota yang diusung PDIP itu menolak memperhatikan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Walikota diingatkan agar memenuhi janji-janji saat kampanye.

"Tidak hanya Golkar, semua fraksi kecuali FPKS mengembalikan rancangan itu. Sesuai visi dan misi saat maju, Tri Rismaharini mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Ternyata kebijakannya justru sebaliknya," kata Adies Kadir, dari Fraksi Golkar.

PDIP, sebagai partai pengusung mulai kecewa dengan Walikota Surabaya. Kebijakan Tri Rismaharini dianggap tidak mencerminkan pro rakyat sebab anggaran pendidikan dan pasar tradisional kurang mendapat perhatian. Anda setuju?

PDIP, sebagai partai pengusung mulai kecewa dengan Walikota Surabaya. Kebijakan Tri Rismaharini dianggap tidak mencerminkan pro rakyat. Risma dinilai lebih condong pada mal/supermarket daripada pasar tradisional. Termasuk sektor pendidikan yang dinilai tidak mendapat perhatian besar. Draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Surabaya 2011 yang diajukan ke dewan pun ditolaknya. Pilih kontra yang tidak mendukung sikap PDIP.

Sejak Tri Rismaharini menjadi walikota, tidak pernah koordinasi dengan PDIP. Buntutnya, draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) & Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) ditolak karena melenceng dari visi PDIP.

Walikota Tri Rismaharini diminta tidak melupakan PDIP yang telah memenangkannya dalam Pilkada. Dia diminta untuk melanjutkan program pro rakyat yang telah digagas pemerintahan kota saat dipimpin Bambang DH.

PDIP, sebagai partai pengusung mulai kecewa dengan Walikota Surabaya. Kebijakan Tri Rismaharini dianggap tidak mencerminkan pro rakyat. Risma dinilai lebih condong pada mal/supermarket daripada pasar tradisional.

Konflik Walikota Tri Rismaharini dengan PT Persebaya Indonesia (PI) makin meruncing. PT PI pun maklum bila ada tudingan apabila sikap walikota itu bentuk ketakutannya kepada Wisnu Wardhana yang saat ini memimpin klub Persebaya.

Fraksi Golkar DPRD Surabaya memastikan menolak revisi Perda No 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah apabila Pemerintah Kota Surabaya mengusulkannya demi untuk mengegolkan penolakannya rencana pembangunan tol tengah.

Imbas pengiriman surat pengosongan Wisma Eri Irianto (mes Persebaya) di Jalan Karanggayam, membuat puluhan bonek mania ngluruk Balai Kota Surabaya. Mereka meminta kejelasan pemkot tentang pengusiran PT Persebaya dari wisma.