detikNews

DPR Setuju Hukuman Koruptor di RUU KUHP Lebih Ringan? Panja: Iya Lah

Seperti dalam UU Tipikor minimal hukuman korupsi memperkaya diri sendiri adalah 4 tahun penjara, dalam RUU KUHP menjadi 2 tahun penjara.

Jumat, 30 Agu 2019 17:22 WIB

detikNews

Pelaporan Dana Kampanye dan Potensi Korupsi

Pilkada 2018 telah usai, namun evaluasi atas pendanaan dalam proses kampanye menjadi salah satu sorotan mengingat tingginya potensi korupsi yang terjadi.

Senin, 23 Jul 2018 13:22 WIB

detikNews

Bahaya! KPK Terancam Tak Lagi Bisa Berantas Korupsi

RKUHP yang rencananya akan disahkan pada bulan Agustus 2018 disebut mengancam keberadaan KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa sebabnya?

Senin, 04 Jun 2018 16:35 WIB

detikNews

KPK Soroti RKUHP: Korupsi Bukan Lagi Kejahatan yang Berbahaya?

KPK mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi.

Kamis, 31 Mei 2018 16:12 WIB

detikNews

3 Tahun Pemerintah Jokowi, KPK Belum Puas Pemberantasan Korupsi

KPK belum puas terhadap pemberantasan korupsi selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo.

Senin, 16 Okt 2017 19:20 WIB

detikNews

KPK dan PPATK Berharap RUU Perampasan Aset Segera Rampung

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut RUU ini menjadi prioritas.

Jumat, 10 Feb 2017 12:26 WIB

detikNews

KPK Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

KPK mendorong agar rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset atau asset recovery segera dirampungkan.

Kamis, 06 Okt 2016 16:56 WIB

detikNews

ICW: Dibanding Pembuktian Terbalik, Sebaiknya Ahok Dorong RUU Perampasan Aset

ICW menilai sebaiknya Ahok mendorong RUU perampasan aset untuk memiskinkan pejabat negara yang melakukan tindak korupsi.

Selasa, 13 Sep 2016 08:43 WIB

detikNews

KPK Ingin Kerja Sama dengan Negara Lain Diperkuat untuk Jerat Aset Koruptor

KPK ingin pemerintah RI memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Rabu, 30 Mar 2016 00:24 WIB

detikNews

Penyelenggara Negara Harus Lapor LHKPN Sebagai Wujud Anti Korupsi

Dari jumlah 560 anggota DPR, 204 orang (36 persen) belum memberikan LHKPN. Padahal ini merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara.

Rabu, 23 Mar 2016 16:31 WIB