detikNews

Peludem: Anggota DPR Harus Diredistribusi, Bukan Ditambah

Perludem menilai solusi untuk mengakomodasi keterwakilan bagi anggota DPR adalah melalui redistribusi, bukan penambahan anggota.

Sabtu, 03 Jun 2017 12:55 WIB

detikNews

KPU Uji Publik Rancangan Aturan Jelang Pilkada 2018

Uji publik ini dilakukan untuk menyempurnakan peraturan KPU menjelang Pilkada 2018 di 171 daerah.

Selasa, 30 Mei 2017 11:52 WIB

detikNews

Pantaskah Kursi DPR Ditambah?

DPR berencana menambah jumlah kursi wakil rakyat melalui revisi UU Pemilu. Pantaskah jumlah kursi DPR ditambah saat ini?

Selasa, 30 Mei 2017 11:12 WIB

detikNews

Perludem: Penambahan Anggota DPR Perbesar Potensi Korupsi

Penambahan jumlah kursi berdasarkan penambahan jumlah penduduk bukanlah sebuah keputusan yang bijak.

Senin, 29 Mei 2017 16:41 WIB

detikNews

Pansus Usul Tambahan Kursi DPR Jadi 579, Tjahjo: Simulasikan Dulu

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengusulkan penambahan anggota DPR menjadi 579 atau bertambah 19 kursi.

Senin, 22 Mei 2017 21:16 WIB

detikNews

Hemas-Farouk Dapat Dukungan untuk Pertahankan Posisi Pimpinan DPD

Gabungan LSM tersebut meminta Hemas-Farouk terus memperjuangkan hak mereka sebagai pimpinan DPD.

Kamis, 04 Mei 2017 15:38 WIB

detikNews

Usulan Honor Saksi Pilpres dan Pileg, Perludem Nilai Pemborosan

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai usulan memberikan honor saksi untuk pileg dan pilpres yang berasal dari parpol menggunakan APBN tidak tepat.

Rabu, 03 Mei 2017 20:10 WIB

detikNews

Perludem Nilai Kewenangan Bawaslu Terlalu Besar

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai kewenangan Bawaslu terlalu luas.

Rabu, 03 Mei 2017 19:33 WIB

detikNews

KPK Telaah Laporan LSM soal Fahri Hamzah

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ramai-ramai mengadukan Fahri Hamzah ke KPK.

Rabu, 03 Mei 2017 17:02 WIB

detikNews

Angket DPR Dianggap Bertujuan untuk Ganggu Konsentrasi KPK

Manuver anggota DPR menggulirkan angket terhadap KPK yang disahkan Fahri Hamzah dianggap bertujuan untuk mengganggu KPK.

Rabu, 03 Mei 2017 15:44 WIB