detikFinance

PGN Tunda Terbitkan Obligasi

PGN menunda rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1,5 triliun yang rencananya pada kuartal I tahun ini dengan alasan pasar global yang belum kondusif.

Kamis, 31 Mar 2005 13:28 WIB

detikNews

Sidang Let Let Masuki Tuntutan

Sidang korupsi dalam proyek pembangunan pelabuhan di Tual, Maluku dengan terdakwa M. Harun Let Let dan Tarsicius Walla memasuki pembacaan tuntutan.

Kamis, 31 Mar 2005 10:19 WIB

detikFinance

Disomasi Dirjen Pajak, Kwik Segera Tanggapi

Kwik Kian Gie akan menyelesaikan masalah somasi yang dilayangkan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Somasi itu terkait dengan tulisan Kwik di sebuah surat kabar.

Rabu, 30 Mar 2005 21:42 WIB

detikFinance

Menkeu Minta Bapepam Tingkatkan Profesionalitas

Bapepam diminta meningkatkan profesionalitasnya. Lembaga ini juga diminta menjalankan business friendly tanpa harus kolusi.

Selasa, 29 Mar 2005 15:07 WIB

detikFinance

Dirjen Pajak Somasi Kwik

Tak senang dituding korupsi Rp 180 triliun, Dirjen Pajak Hadi Purnomo somasi Kwi Kian Gie. Kwik pun diberi waktu hingga sepekan menjawab somasi itu.

Selasa, 29 Mar 2005 12:38 WIB

detikFinance

Depkeu Siapkan Dana Tanggap Darurat Untuk Bantu Nias

Menyusul terjadinya gempa di Pulau Nias, Departemen Keuangan menyatakan siap untuk mengucurkan dana tanggap darurat yang diperlukan.

Selasa, 29 Mar 2005 11:53 WIB

detikFinance

Meski Target Pajak APBNP Naik Rp 17 T, Tarif Pajak Tak Naik

Ditjen pajak tidak akan menaikkan tarif pajak, meski dalam APBN-P target pajak dinaikkan hingga Rp 17,1 triliun. Bener nih?

Senin, 28 Mar 2005 11:40 WIB

detikFinance

Tak Penuhi Kontrak, Dirjen Pajak & Bea Cukai Diminta Mundur

Dirjen Pajak dan Bea Cukai diminta segera mengundurkan diri jika dalam 3 bulan ke depan tidak mampu merealisasikan kontrak kerjanya.

Rabu, 23 Mar 2005 12:45 WIB

detikFinance

Pemerintah Mungkin Naikkan Target Pajak dan Cukai

Pemerintah mengkaji kemungkinan menaikkan target penerimaan pajak, cukai dan migas pada APBN tahun 2005.

Kamis, 17 Mar 2005 14:03 WIB

detikFinance

1983-2004, BPKP Limpahkan 435 Kasus ke Pihak Berwenang

Selama periode 1983 hingga 2004, BPKP telah melimpahkan 435 kasus tindak pidana khusus di lingkungan Menko Perekonomian ke instansi penyidik.

Senin, 07 Mar 2005 13:55 WIB