KSP menilai klaim pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan secara sepihak oleh pimpinan ULMWP, Benny Wenda, telah melawan hukum nasional NKRI.
Di bawah julukan 'ekonomi biru', 14 negara yang tergabung dalam Ocean Panel menyatakan komitmennya untuk 100% mengelola laut secara berkelanjutan pada 2025.