detikFinance

Bank Batasi Transaksi Tunai, PPATK Optimis Kasus Suap Berkurang

PPATK menjelaskan pentingnya aturan pembatasan penarikan tunai untuk mengetahui asal usul uang jika terjadi kasus penyuapan.

Rabu, 02 Jan 2013 19:23 WIB

detikNews

PPATK Dorong Penegak Hukum Gunakan UU TPPU

"Kita akan meminta para penegak hukum menggunakan UU TPPU. Kita berharap banyak aset recovery," kata ketua PPATK, M Yusuf.

Rabu, 02 Jan 2013 18:45 WIB

detikFinance

PPATK Dorong BI Keluarkan Aturan Pembatasan Penarikan Uang Tunai

PPATK menganjurkan Bank Indonesia (BI) untuk segera terbitkan peraturan terkait penarikan uang tunai. Hal ini untuk menghindari terjadinya transaksi mencurigakan.

Rabu, 02 Jan 2013 18:15 WIB

detikNews

PPATK Terima 108 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Sepanjang tahun 2012, tercatat ada 108.145 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut berasal dari 381 penyedia jasa keuangan.

Rabu, 02 Jan 2013 17:54 WIB

detikFinance

Tahun 2012, PPATK Terima Ratusan Ribu Laporan Transaksi Mencurigakan

PPATK mencatat selama tahun 2012 menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) sebanyak 108.145 dari 381 Penyedia Jasa Keuangan (PJK). 

Rabu, 02 Jan 2013 17:35 WIB

detikNews

PDIP: Kalau Bermasalah, Serahkan pada Penegak Hukum

Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang tak sesuai peraturan dikeluhkan banyak warga. Internal Kemenag seharusnya menanggapi keluhan warga ini dan mencari jalan keluarnya. Bila ada yang bermasalah, bisa diserahkan pada penegak hukum.

Minggu, 30 Des 2012 15:58 WIB

detikNews

Irjen Kemenag: Program Anggito Benahi Urusan Haji Spektakuler

Urusan ibadah haji masih menjadi sorotan KPK. Lembaga antikorupsi itu mencatat, urusan katering dan akomodasi ada persoalan. Namun menurut Irjen Kemenag M Jasin, perbaikan terus dilakukan oleh Dirjen Haji Anggito.

Jumat, 28 Des 2012 21:47 WIB

detikNews

Irjen Kemenag: Biaya Nikah Mahal Bisa Picu Kawin Siri

Pungli dalam pengurusan nikah resmi dicurigai menjadi penyebab maraknya pernikahan siri. Padahal, bila semua sesuai aturan, Kementerian Agama menegaskan biaya pencatatan pernikahan di KUA hanya sebesar Rp 30 ribu. 

Jumat, 28 Des 2012 21:24 WIB

detikNews

KPK Tunggu Data PPATK Soal Rekening Gendut Anggota DPR

KPK belum menerima laporan hasil analisis (LHA) terhadap 18 anggota Badan Anggaran dan anggota DPR lain yang diindikasikan memiliki rekening gendut. Laporan PPATK tersebut masih ditunggu.

Jumat, 28 Des 2012 16:50 WIB

detikNews

PAN Dorong PPATK Laporkan Rekening Gendut Anggota DPR ke KPK

"Kita dorong KPK untuk menindaklanjuti secara hukum, due process of law. Jangan dipakai untuk sandera politik," kata Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Jumat, 28 Des 2012 15:19 WIB