FPDIP DPR memboikot rapat tim perumus RUU APP dengan alasan Ketua Pansus Balkan Kaplale tidak memberi waktu kepada FPDIP untuk menyusun daftar isian masalah (DIM).
Tudingan Menag bahwa DPR terlibat calo pemondokan jamaah haji hanya mengalihkan masalah. Sebab, oknum DPR yang ikut calo pemondokan hanya mengurus pemondokan 2 persen jumlah jamaah haji.