Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming menyoroti sejumlah aspek pengembangan industri di Kaltim dalam menyambut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera memasukkan draf RUU IKN ke DPR. Irwan menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan dasar hukum.
Pimpinan DPR menetapkan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menjadi ketua panitia khusus (Pansus) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).
Baleg DPR rapat membahas perubahan Tatib DPR soal jumlah anggota pansus. Perubahan ini terkait jumlah anggota pansus RUU IKN yang melebihi aturan di Tatib DPR.
Doli mengatakan pembahasan RUU IKN tidak membutuhkan waktu lama karena pemerintah sudah menyiapkan draf. Naskah draf itu berisi aturan-aturan inti yang teknis.