PKS menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Presiden PKS baru, Ahmad Syaikhu, meminta Presiden Jokowi menerbitkan perppu.
Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengomentari soal Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah sah menjadi Undang-undang (UU).
Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Omnibus Law Ciptaker. Melalui UU itu pemerintah mengubah kembali skema pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja.
Tagar bernada hinaan terhadap DPR imbas penolakan pengesahan omnibus law UU Ciptaker jadi trending topic. PKS menilai hal itu sebagai bentuk kekecewaan rakyat.