Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan Publisher Rights tetap berlaku meski ada perjanjian dagang RI-AS, untuk menjaga keseimbangan industri pers dan digital.
KSPI dan Partai Buruh menolak perjanjian dagang dengan AS, menyebutnya tidak adil. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kesepakatan yang merugikan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta dorong pembentukan otoritas perlindungan data pribadi untuk mengawasi transfer data lintas negara dalam perjanjian RI-AS.
Kemenkeu memastikan perjanjian dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE di Indonesia. Pajak digital tetap berlaku untuk perusahaan luar negeri.
Bamsoet apresiasi kesepakatan dagang RI-AS yang turunkan tarif impor. Ini peluang bagi pelaku usaha, namun perlu peningkatan kualitas dan produktivitas.