Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Pencairan SPDN Reksadana Permata Dipersulit?

detikNews

Pencairan SPDN Reksadana Permata Dipersulit?

Saya lalu telepon ke Pak Cuncun. Waktu itu saya lagi tugas di Jakarta, dan Pak Cuncun bilang dia juga ada di Jakarta. Dia bilang dana SPDN-nya tidak dicairkan karena kondisi marketnya lagi lesu.
Senin, 28 Jul 2008 14:54 WIB
PLN Kaji Global Bond Rp 10 Triliun

detikFinance

PLN Kaji Global Bond Rp 10 Triliun

PLN mengkaji penerbitan obligasi global (global bond) sebesar Rp 10 triliun. Kalau memungkinkan akan diterbitkan pada tahun ini dalam bentuk dolar AS.
Kamis, 24 Jul 2008 17:05 WIB
Bakso Padasuka Padat dan Lembut

Bakso Padasuka Padat dan Lembut

Selalu ada yang membedakan rasa dari setiap tempat, meski perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Seperti bakso Padasuka ini, baksonya terasa padat dan lembut.
Jumat, 11 Jul 2008 14:40 WIB
Bakso Padasuka Padat dan Lembut

Bakso Padasuka Padat dan Lembut

Selalu ada yang membedakan rasa dari setiap tempat, meski perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Seperti bakso Padasuka ini, baksonya terasa padat dan lembut.
Jumat, 11 Jul 2008 14:40 WIB
Saatnya Ada Wakil Daerah di MK

detikNews

Saatnya Ada Wakil Daerah di MK

Aroma kepentingan politik tercium di balik keputusan MK terkait judicial review UU 10/2008 tentang Pemilu yang diajukan DPD. Karena itu, di tubuh MK sudah saatnya ada wakil daerah.
Sabtu, 05 Jul 2008 12:45 WIB
Komisi V Bantah Ada Korupsi Berjamaah

detikNews

Komisi V Bantah Ada Korupsi Berjamaah

Dugaan suap yang diterima anggota FBR Bulyan Royan dituding merupakan fenomena korupsi berjamaah di Komisi V DPR (komisi Perhubungan). Hal itu dibantah keras Ketua Komisi V Achmad Muqqowam.
Rabu, 02 Jul 2008 16:46 WIB
Popularitas JK Anjlok Itu Risiko

detikNews

Popularitas JK Anjlok Itu Risiko

Tidak hanya terjadi pada Presiden SBY, kebijakan kenaikan harga BBM ikut berimbas pada merosotnya popularitas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Partai Golkar menilai hal ini sudah menjadi risiko.
Senin, 30 Jun 2008 14:21 WIB